From Revolusi Putih to Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi kontroversi pada pertengahan tahun 2026 ini. Dari antusiasme hingga kontroversi isu keracunan dan korupsi, program ini menunjukkan pola opini yang beragam. Kilas balik, program ini dicetuskan oleh Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai presiden, yaitu pada tahun 2006 dengan nama Revolusi Putih yang berfokus pada pemberian susu gratis untuk mencegah masalah gizi dan stunting pada anak-anak. Seiring waktu, program ini berkembang menjadi Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Kemudian, program MBG resmi diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pada 6 Januari 2025. Fokus utama program ini adalah upaya untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan melalui distribusi pangan dan gizi yang berkualitas guna mengembangkan sumber daya manusia. Selain itu, program ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas daerah melalui pemberdayaan lahan, petani, nelayan, dan peternak setempat guna mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Media Keuangan Kemenkeu, anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan APBN 2025 untuk MBG menempatkan siswa dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas, balita, serta ibu hamil dan menyusui sebagai target penerimanya. Lantas, apa yang mendorong pergeseran citra MBG dari program unggulan menjadi sumber polemik nasional?
Anomalies on The Grand Launch
Bertepatan dengan pelantikan Presiden Probowo sebagai Presiden Republik Indonesia, MBG resmi diluncurkan dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi dan 570 ribu anak sekolah yang menerima makanan bergizi pada hari pertama. Namun, euforia di balik peluncuran ini tidak didukung oleh perencanaan yang matang. Sejak hari pertama pun ketimpangan sudah terlihat, dengan mayoritas SPPG yang beroperasi justru terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan angka stunting dan kekurangan gizi tertinggi tercatat di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Oleh karena itu, target penerima manfaat program ini diperluas drastis dari 19,47 juta orang menjadi 82,9 juta orang pada akhir tahun, yang otomatis membutuhkan kenaikan anggaran dana guna mempercepat pembangunan SPPG di daerah. Antusiasme publik pada masa awal-awal ini terbilang cukup tinggi, dengan survei nasional mencatat dukungan masyarakat terhadap MBG menyentuh angka 85,5% per-Agustus 2025. Sayangnya, angka tersebut tidak terbukti stabil dan bertahan lama.
Students Fed and Poisoned
Dalam waktu yang singkat, euforia peluncuran MBG berubah menjadi kontroversi nasional. Baru sepuluh hari program ini berjalan, kasus keracunan pertama muncul di SDN Dukuh 03, Sukoharjo, pada 16 Januari 2025, ketika sekitar 40 dari 200 siswa mengeluh mual, pusing, hingga muntah setelah mengonsumsi menu MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat itu menyebutnya sebagai murni kesalahan teknis tanpa unsur kesengajaan, sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan bahwa insiden ini telah ditangani sesuai SOP dan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi BGN. Sayangnya, “evaluasi penting” itu tidak benar-benar menghentikan pola yang terus berulang sepanjang tahun. Satu per satu kasus serupa bermunculan di berbagai daerah, dari Sumba Timur, Bombana, Cianjur, hingga Bengkulu, dengan skala yang terus meningkat. Pada Agustus dan September 2025, angka keracunan melonjak drastis seiring SPPG mulai bekerja lebih intens pada masa penerimaan murid baru. Hingga akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 6.452 kasus keracunan menu MBG secara nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi insiden dapur semata, melainkan kegagalan dalam pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai SPPG yang tidak kunjung diperbaiki.
Never-Ending Controversies
Di tengah kasus keracunan yang terus berjatuhan, sorotan publik perlahan bergeser dari persoalan teknis di dapur SPPG menuju seseorang yang memimpin program ini, Dadan Hindayana. Sejak awal menjabat, Kepala BGN ini memang kerap memicu perdebatan dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Pada 25 Januari 2025, Ia mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam menu MBG di hadapan Rapimnas Perempuan Indonesia Raya, sebuah pernyataan yang langsung ramai diperdebatkan di media sosial. Pada Mei 2025, Dadan setelah pernyataannya soal pengalaman pribadi mewajibkan anak-anaknya mengonsumsi dua liter susu per hari menuai kritik publik. Di luar kontroversi pernyataan-pernyataannya yang kerap tidak tepat sasaran, pengelolaan anggaran BGN di bawah kepemimpinannya mulai dipertanyakan. BGN tercatat mengeluarkan Rp113,9 miliar untuk menyewa jasa Event Organizer, membeli 21 ribu sepeda motor listrik seharga Rp42 juta per unit, hingga pengadaan handuk mandi dan sikat semir sepatu, ditengah situasi genting di mana ribuan siswa masih keracunan dan distribusi MBG itu sendiri belum merata. Situasi ini semakin parah ketika Dadan mengumumkan rencana ekspansi MBG ke pelajar Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, sepulang dari ibadah Haji 2026. Hal tersebut memantik kritik publik karena dianggap terlalu jauh melangkah di luar konteks, sementara persoalan mendasar di dalam negeri pun belum tuntas. Semua kontroversi ini menjadi latar belakang penting untuk memahami kejadian yang belakangan ini menggemparkan masyarakat.
Pink Vests for The Leaders
Seluruh kontroversi ini mencapai puncaknya pada awal Juni 2026, dengan pengumuman yang menggemparkan dari Istana Kepresidenan. Pada 2 Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot jabatan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN beserta wakil-wakilnya, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Belum genap 24 jam berlalu, pada dini hari 3 Juni 2026, kantor BGN di Jakarta Pusat dikepung penyidik Kejaksaan Agung, menandai dimulainya penggeledahan. Sore harinya, ketiga mantan pemimpin BGN tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Seiring penyidikan, terungkap dua modus yang sedang diusut: pertama, jual beli izin operasional SPPG kepada yayasan-yayasan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai mitra BGN, dan kedua, pengadaan barang seperti 21.801 motor listrik, 32 ribu pasang sepatu, 31.994 tablet komputer, hingga 5.400 televisi berukuran 75 inci. Kerugian negara masih dalam perhitungan, namun para tersangka dijerat Pasal 603 dan 604 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejadian beruntun ini merupakan sebuah titik balik bagi program yang sebelumnya diluncurkan dengan janji memperbaiki gizi dan mendukung generasi penerus bangsa.
New Face, Same Old Story?
Setelah hiruk pikuk penangkapan mereda, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini akan benar-benar berubah atau sekadar berganti wajah kepemimpinan. Nanik Sudaryati Deyang resmi dilantik sebagai Kepala BGN yang baru pada 8 Juni 2026, bersama dengan Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai wakil-wakilnya. Nanik menyatakan komitmennya untuk menerapkan moratorium penambahan dapur baru guna mengkaji ulang berapa jumlah dapur yang benar-benar dibutuhkan di setiap daerah. Lebih jauh, program ini juga akan menjalani refocusing penerima manfaat, di mana pemerintah akan memverifikasi ulang apakah seluruh 63 juta penerima yang ada saat ini memang benar-benar membutuhkan intervensi gizi atau sebagian di antaranya bisa dialihkan ke kelompok yang selama ini belum terjangkau. Nanik juga menegaskan bahwa untuk tahun 2026, BGN tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan fokus pada kualitas, memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi sudah berjalan sesuai petunjuk teknis yang berlaku, dan untuk wilayah-wilayah 3T yang selama ini luput, pemerintah akan membuka pintu kolaborasi melalui CSR BUMN maupun hibah luar negeri. Janji-janji ini terdengar tepat sasaran, tetapi kepercayaan publik yang menurun terhadap MBG tidak mudah diyakinkan oleh pernyataan semata. Kini, program dengan ambisi yang mulia ini berdiri di persimpangan: Akankah tujuan untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan ini terlaksana dengan tepat atau sekadar mengulang pola lama dengan wajah kepemimpinan yang berbeda.