Jutaan warga Amerika Serikat turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertema No Kings pada Sabtu, 28 Maret 2026, untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump. Melansir The Guardian dan Associated Press, aksi ini berlangsung di lebih dari 3.000 titik di 50 negara bagian dan menjadi salah satu gelombang protes besar yang menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Gelombang protes dipicu oleh meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama eskalasi konflik dengan Iran, pengetatan kebijakan imigrasi melalui operasi US Immigration and Customs Enforcement (ICE), kenaikan biaya hidup, serta kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi dan kecenderungan otoritarianisme dalam pemerintahan.
Berbagai kelompok masyarakat sipil menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang kebebasan sipil dan memperbesar polarisasi politik di dalam negeri, sehingga mendorong aksi protes serentak di berbagai kota besar seperti Minneapolis, Los Angeles, dan Denver.
Melansir dari Alabama Reflector, aksi No Kings juga terjadi di negara bagian konservatif seperti Alabama. Sekitar 700 orang berkumpul di Toomer’s Corner, Auburn, untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu demonstran, Bob Sesek, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap situasi politik saat ini. “I feel like we’re at a point where if we don’t stand up, there will be no more chance to stand up,” ujarnya.
Sementara itu, penyelenggara aksi, Kristin Hinnant, menilai demonstrasi ini sebagai upaya membangun solidaritas publik dan harapan bersama. “It’s just an opportunity for like-minded people to get together and feel some solidarity and show a little joyful resistance,” katanya.
Melalui situs resmi NoKings.org, penyelenggara menyatakan bahwa aksi demonstrasi pada 28 Maret 2026 merupakan bagian dari No Kings Day of Nonviolent Action. Co-Executive Director Indivisible, Ezra Levin, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perlawanan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin represif. Ia menyatakan bahwa jutaan warga Amerika terus turun ke jalan untuk menolak penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang mengancam demokrasi. “Americans are rising up in opposition to Trump’s attempt to rule through fear and force,” ujarnya. Levin menambahkan bahwa gerakan No Kings menjadi simbol persatuan masyarakat dalam menolak korupsi, kekerasan, dan otoritarianisme serta upaya bersama untuk mempertahankan demokrasi di Amerika Serikat.
Senada dengan hal tersebut, Executive Director MoveOn Civic Action, Katie Bethell, menyatakan bahwa aksi ini menjadi momentum untuk menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang ingin dipertahankan oleh masyarakat Amerika. “On March 28, we will come together to show that our communities reject corruption, senseless war, and division,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa gerakan ini juga menegaskan dukungan terhadap imigran, supremasi hukum, serta ekonomi yang lebih adil bagi semua warga. “America does not belong to strongmen or those who rule through fear. It belongs to us, the people,” tegasnya.
Aksi No Kings menunjukkan bahwa mobilisasi masyarakat sipil masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat. Pernyataan Katie Bethell menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya menolak kebijakan pemerintah yang dianggap represif, tetapi juga memperjuangkan supremasi hukum, perlindungan imigran, serta ekonomi yang lebih adil bagi seluruh warga. Dengan demikian, aksi No Kings dapat disimpulkan sebagai simbol perlawanan kolektif masyarakat sipil yang menegaskan bahwa demokrasi tetap hidup melalui partisipasi publik dan solidaritas warga dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan.