Pada Sabtu (28/2/2026), Iran merespons tegas atas memanasnya situasi militer AS-Israel setelah serangkaian serangan yang menargetkan fasilitas strategis serta menewaskan sejumlah tokoh penting Iran. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab serta mengendalikan 20% pasokan minyak dunia.
Langkah ini menjadi senjata strategis geopolitik untuk melawan sanksi dan tekanan ekonomi dengan memanfaatkan posisi geografis Iran. Penutupan Selat Hormuz berpotensi terhadap ekonomi global karena memutus aliran kritis minyak mentah dari Teluk Persia ke Eropa, Asia, dan AS. Akibatnya, harga minyak diperkirakan dapat melonjak di atas US$100 per barel hanya dalam beberapa hari. Negara importir minyak seperti China, India, Jepang, dan Indonesia yang pasokan energinya bergantung pada jalur ini akan langsung merasakan dampaknya.
Namun kenyataannya, penutupan Selat Hormuz tidak dilakukan blokade fisik permanen seperti penutupan total jalur laut, situasi di kawasan Selat Hormuz tetap dinamis. Pada awal Maret 2026, Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional, namun kapal yang melintas harus mematuhi aturan dan batas keamanan yang ditetapkan Iran.
Meski membantah adanya penutupan total, laporan CNBC menyebutkan bahwa pergerakan kapal tanker tetap berhenti karena Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) telah menyerang sebanyak 10 kapal tanker minyak dalam kurun 10 hari yang memakan korban jiwa. Serangan tersebut membuat sejumlah kapal tanker menghentikan sementara pelayaran melalui Selat Hormuz. Akibatnya, aliran minyak global tetap terganggu meskipun tidak ada penghalang fisik yang secara langsung menutup jalur pelayaran.
Respons Iran memicu kepanikan di pasar energi global karena ancaman terhadap jalur strategis perdagangan minyak hingga gas alam cair global. Dampaknya, inflasi melonjak di banyak negara Asia, Eropa, dan Afrika yang bergantung pada impor minyak. Sementara biaya logistik ikut meningkat karena perusahaan memilih jalur alternatif yang lebih panjang dan mahal.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa cadangan BBM Indonesia sempat menyusut hingga 18 hari sehingga pemerintah terpaksa mempertimbangkan kenaikan harga serta mencari pemasok baru. Jika ketegangan ini berlanjut, dapat berpotensi memicu perlambatan ekonomi global yang mengingatkan pada krisis energi tahun 1979, terutama bagi negara-negara pengimpor energi besar di Asia.